#3 Pameran DJPb

Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan instansi dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas untuk mengelola segala urusan perbendaharaan negara dengan slogannya yaitu “Mengawal APBN, Membangun Negeri” dan memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau biasa disingkat DJPb, memiliki kantor vertikal yang biasa disebut Kantor Wilayah Perbendaharaan di 34 propinsi di Indonesia. Selain di setiap propinsi, DJPb juga memiliki unit kecil di setiap kota untuk mempermudah akses layanan yang biasa disebut dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau biasa disingkat KPPN.

Semakin berkembangnya jaman, untuk mempermudah pelayanan perbendaharaan, DJPb memiliki aplikasi yang bernama SPAN dan SAKTI. SPAN merupakan singkatan dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sedangkan SAKTI merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Keduanya dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan performa pencatatan segala bentuk transaksi yang terjadi untuk kemudian dilaporkan secara berkala.

SPAN merupakan program transformasi berskala besar dibidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Keunggulan dari adanya SPAN ini antara lain:

a.    Database Terintegrasi;

b.    Otomatisasi Proses Bisnis;

c.    Lisensi untuk Pengguna;

d.    Jejak Audit (Audit Trail);

e.    User Defined Report;

f.     Akuntansi Akrual.

SAKTI merupakan aplikasi keuangan yang digunakan pada tingkat satuan kerja (satker). Aplikasi ini diciptakan sesuai amanat undang-undang, untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. SAKTI dapat melaksanakan seluruh fungsi utama penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban.

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) yaitu penyediaan dana yang dilakukan melalui kerjasama pendanaan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak lain untuk memperkuat permodalan usaha mikro yang tidak dapat mengakses KUR perbankan. Tujuan dari adanya program ini adalah menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat, menambah jumlah UMK yang menerima fasilitas pemerintah, dan meningkatkan nilai keekonomian debitur.

Latar belakang dari adanya program ini antara lain:

a.    Mendorong Pertumbuhan UMKM;

b.    Pemertaan Pembangunan;

c.    Pengentasan Kemiskinan;

d.    Optimalisasi Potensi UMKM;

e.    Inklusi Keuangan.

Contoh program pemerintah yang diatur pengelolaannya oleh DJPb adalah mekanisme pembayarn gaji pegawai negeri sipil dan mekanisme penyaluran dana desa. Dana desa merupakan dana yang langsung digulirkan oleh pemerintah pusat langsung kepada keuangan desa untuk mendukung program pemerintah yaitu pembangunan yang dilakukan dari pinggir. Meskipun banyak kasus penyelewengan yang terjadi pada dana desa karena dirasa sumber daya manusia pada pedesaan yang belum siap/mampu untuk mengelola besarnya dana yang bergulir, namun tak sedikit kisah sukses dari adanya dana desa ini.

Dalam buku yang berjudul ”Kisah Sukses Dana Desa, Lilin-lilin Cahaya di Ufuk Fajar Nusantara” yang diterbitkan oleh DJPb, dijelaskan secara terperinci tentang keberhasilan dari penyaluran dana desa di berbagai daerah. Secara garis besar, pemanfaatan dana desa dibagi kedalam lima bidang, yaitu:

a.    Membangun Infrastruktur dari Desa;

b.    Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Desa;

c.    Membangun Pertanian Menuju Kemandirian;

d.    Dana Desa untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas Kehidupan;

e.    Dana Desa untuk Pesona Pariwisata.

Realita tentang keberhasilan dan kegagalan dari pemanfaatan dana desa menyiratkan arti bahwa kemampuan perencanaan yang didukung oleh pemetaan yang tepat dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat membawa dampak yang besar untuk tujuan pembangunan, namun masih ada beberapa daerah yang kurang memahami apa yang harus mereka lakukan dengan “modal” yang diberikan sehingga tujuan yang seharusnya tercapai gagal untuk terealisasikan dengan baik.